Informasi yang wajib disediakan secara berkala
| Company Profile | Laporan Tahunan | Rencana Kerja | LAKIP |
|---|---|---|---|
| Company Profile 2025 | Laporan Tahun 2025 | Rencana Kerja Tahun 2025 | LAKIP 2025 |
| Company Profile 2024 | Laporan Tahun 2024 | Rencana Kerja Tahun 2024 | LAKIP 2024 |
| Company Profile 2023 | Laporan Tahun 2023 | Rencana Kerja Tahun 2023 | LAKIP 2023 |
| Company Profile 2022 | Laporan Tahun 2022 | Rencana Kerja Tahun 2022 | LAKIP 2022 |
| Company Profile 2021 | Laporan Tahun 2021 | Rencana Kerja Tahun 2021 | LAKIP 2021 |
SUSUNAN JABATAN MANAJERIAL UPBU H. HASAN AROEBOESMAN
Kepala Kantor
Hariyanto, SE
Pernah menjabat sebagai:
- KASUBSI OPERASI DARAT BANDARA TAHUN 2007 - 2008
- KASIE KEAMANAN & KESELAMATAN PENERBANGAN BANDARA H. ASAN SAMPIT 2008-2012
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS III GUSTI SYAMSIR ALAM - KOTA BARU THUN 2013 - 2014
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II GUSTI SYAMSIR ALAM TAHUN 2014 - 2016
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II PANGSUMA - PUTUSIBAU TAHUN 2016 - 2019
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II UMBU MEHANG KUNDA TAHUN 2019 - 2021
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO TAHUN 2021 - 2023
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU TAHUN 2023 - 2025
- KEPALA KANTOR UPBU KELAS II H. HASAN AROEBOESMAN TAHUN 2025 S/D SEKARANG
- PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN SEBAGAI ASN.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Djupriadi, S.Si.T
Pernah menjabat sebagai:-
- KEPALA SATUAN PELAYANAN DI BANDARA HARUN THOHIR TAHUN 2016 - 2020
- KEPALA TATA USAHA DI BANDARA HARUN THOHIR TAHUN 2020 - 2021
- ANALIS SDM AHLI PERTAMA DI BANDARA HARUN THOHIR 2021 - 2022
- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA OKTOBER 2022 S/D SEKARANG
- PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN SEBAGAI ASN.
Kepala Seksi Pelayanan dan Jasa
Yohanes W. Sinagula, S.Kom
- MULAI MENJABAT SEBAGAI PEJABAT MANAJERIAL TAHUN 2017 SEBAGAI KASI PELAYANAN DAN JASA DI BANDARA H. HASAN AROEBOESMAN S/D SEKARANG.
- PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN SEBAGAI ASN
- TEKNISI PEBERBANGAN PENYELIA 2015 - 2017
- TEKNISI PEBERBANGAN PELAKSANA 2006 - 2013
- ASISTEN TEKNISI PENERBANGAN 2002 - 2006
Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan
dan Pelayanan Darurat
David Banunu, S.S.T
- MULAI MENJABAT SEBAGAI PEJABAT MANAJERIAL TAHUN 2021 SEBAGAI KASI TOKPD DI BANDARA H. HASAN AROEBOESMAN S/D SEKARANG.
- PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN SEBAGAI ASN
- TEKNISI PEBERBANGAN PENYELIA 2020 - 2021
- TEKNISI PEBERBANGAN PELAKSANA 2013 - 2018
- ASISTEN TEKNISI PENERBANGAN 2002 - 2006
INFORMASI PENGADUAN, DOKUMEN KEPEGAWAIAN DAN DOKUMEN RKA
No | Nama | Deskripsi | Tautan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
1 | Informasi dan Pengaduan | Contact Center PPID UPBU H. Hasan Aroeboesman Sistem Manajemen Pengaduan Kemenhub Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional | 2023 | |
2 | Data Kepegawaian | Berisi rincian data kepegawaian berupa jumlah data pegawai PNS dan P3K. | 2025 2024 | |
3 | Dok. RKA 2026 | Dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat program, kegiatan, serta rincian anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya dalam satu tahun anggaran. | 2026 | |
4 | DIPA | 2026 | ||
5 | Lap. Keuangan | Penyajian terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pada periode tertentu, dan menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. | 2025 |
DOKUMEN BARANG DAN JASA
No | Nama | Deskripsi | Tautan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
1 | Rencana Umum Pengadaan | Dokumen yang memuat informasi awal mengenai paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan wajib diumumkan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (SIRUP). | 2025 2024 2023 | |
2 | Kerangka Acuan Kerja | Dokumen perencanaan pengadaan yang memuat uraian detail mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, sumber daya, jangka waktu, dan output yang diharapkan dari suatu pekerjaan, yang menjadi dasar penyusunan spesifikasi teknis dan HPS serta acuan bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. | 2025 2024 2023 | |
3 | Harga Perkiraan Sendiri | Dokumen berupa estimasi biaya yang disusun oleh Pokja Pemilihan atau PPK berdasarkan KAK, spesifikasi teknis, dan data harga yang dapat dipertanggungjawabkan. | 2025 2024 2023 | |
4 | Spesifikasi Teknis | Dokumen rincian persyaratan teknis barang/jasa yang harus dipenuhi oleh penyedia | 2025 2024 2023 | |
5 | Rancangan Kontrak | Draft naskah perjanjian/kontrak yang disusun oleh PPK sebagai bagian dari dokumen pemilihan, memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, yang akan ditandatangani setelah penetapan pemenang, | 2025 2024 2023 | |
6 | Dokumen Persyaratan Penyedia | Dokumen dalam tahap pemilihan pengadaan yang memuat ketentuan dan persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa untuk dapat mengikuti proses pengadaan. | 2025 2024 2023 | |
7 | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan | (dalam sistem pengadaan pemerintah Indonesia sering disebut juga sebagai Lembar Data Pemilihan/LDP) adalah dokumen yang digunakan pada tahap pemilihan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang memuat ketentuan spesifik mengenai prosedur, jadwal, metode evaluasi, kriteria, dan lain-lain yang harus dipatuhi dalam proses pemilihan tersebut, dan biasanya merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan (Dokpil) | 2025 2024 2023 | |
8 | Daftar Kuantitas dan Harga | Dokumen dalam tahap pemilihan pengadaan yang memuat rincian item pekerjaan/barang beserta volume dan harga satuannya, yang harus diisi dan ditawarkan secara lengkap oleh penyedia sebagai bagian dari dokumen penawaran harga. | 2025 2024 2023 | |
9 | Dokumen Jadwal Pelaksanaan dan Loksasi Pekerjaan | Dokumen dalam tahap pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang memuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan data lokasi pekerjaan, serta tercantum sebagai dokumen tahap ke-8 dalam tahap pemilihan pengadaan | 2025 2024 2023 | |
10 | Gambar Rancangan Pekerjaan | Dokumen yang memuat gambar-gambar teknis sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, meliputi gambar pra-rancangan hingga gambar detail. Dokumen ini merupakan bagian dari dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK bersama KAK, HPS, dan spesifikasi teknis. | 2025 | |
11 | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan | Dokumen yang saling terkait namun berbeda fungsi dalam tahap pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keduanya tercantum sebagai dokumen tahap pemilihan pada urutan ke-10, namun memiliki catatan penting yaitu tidak selalu dipersyaratkan untuk semua paket pengadaan. | 2018 2018 | |
12 | Dokumen Penawaran Administratif | Dokumen yang harus disampaikan oleh peserta pada tahap pemilihan, yang digunakan untuk membuktikan bahwa peserta memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. | 2025 | |
13 | Surat Penawaran Penyedia | Dokumen inti dalam penawaran penyedia yang menyatakan kesanggupan mengikuti pengadaan dan menawarkan harga, serta menjadi objek evaluasi administrasi dengan syarat substantif yang ketat. | 2025 2024 2023 | |
14 | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Dokumen bukti resmi atas kepemilikan atau hak penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang mencakup antara lain Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Cipta, Sertifikat Desain Industri, Sertifikat Paten, serta Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi | Dok Liensi | 2026 |
15 | BA Pemberian Penjelasan | Dokumen resmi yang dibuat oleh Pokja Pemilihan untuk mencatat seluruh proses dan hasil pemberian penjelasan (aanwijzing) kepada peserta pengadaan mengenai dokumen pemilihan | 2024 2024 2021 | |
16 | BA Pengumuman Negosiasi | Dokumen yang mencatat dan mengumumkan hasil negosiasi harga antara pihak pengadaan dan penyedia barang/jasa. Dokumen ini bukan bagian dari tahapan tender/lelang yang bersifat kompetitif, melainkan lebih umum ditemukan dalam pengadaan langsung di tingkat desa atau pengadaan dengan metode negosiasi | 2025 2024 2023 | |
17 | BA Sanggah dan Sanggah Banding | Dokumen resmi yang mencatat proses keberatan peserta terhadap hasil pemilihan penyedia serta tindak lanjut atas keberatan tersebut | BASB | 2026 |
18 | BA Penetapan Pemenang | Dokumen resmi yang dibuat oleh Pokja Pemilihan setelah selesainya evaluasi penawaran, yang berisi penetapan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa pemerintah. | 2025 2024 2023 | |
19 | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Dokumen yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaporkan hasil evaluasi penawaran dan menetapkan calon pemenang, yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mendapatkan persetujuan dan penetapan pemenang. | 2025 2024 2023 | |
20 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | Surat resmi yang diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pemenang pemilihan sebagai pemberitahuan resmi bahwa badan usaha tersebut telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa | 2025 2024 2023 | |
21 | Dokumen Kontrak | Dokumen perjanjian tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak pemberi kerja dengan Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak pelaksana, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari | 2025 2024 | |
22 | Ringkasan Kontrak | Dokumen dalam tahap pelaksanaan pengadaan yang memuat informasi inti dari kontrak yang telah ditandatangani, dan sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak | 2025 | |
23 | Dokumen SPMK | Surat perintah resmi yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) kepada penyedia untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani. | 2025 | |
24 | Surat Jaminan Pelaksanaan | Jaminan yang wajib diserahkan oleh pemenang lelang kepada PPK sebelum penandatanganan kontrak, sebagai bentuk komitmen dan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. | SJP | 2025 |
25 | Surat Jaminan Uang Muka | Jjaminan yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebagai syarat untuk menerima pembayaran uang muka (advance payment) dari nilai kontrak. | 2025 | |
26 | Surat Jaminan Pemeliharaan | Dokumen jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank (Bank Garansi) atau perusahaan asuransi/penjamin (surety bond) untuk menjamin bahwa kontraktor atau penyedia jasa akan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan atau cacat mutu yang muncul selama masa pemeliharaan (defect liability period). | 2026 | |
27 | Dokumen Surat Tagihan | Dokumen yang diajukan oleh penyedia kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk meminta pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dan merupakan bagian dari dokumen pelaksanaan kontrak. | 2025 | |
28 | Surat Pesanan E-Purchasing LPSE | Bentuk kontrak/perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode E-Purchasing (pembelian melalui Katalog Elektronik). | 2025 | |
29 | Surat Perintah Membayar | Surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Bendahara Umum Negara/Daerah, yang berfungsi sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | 2025 | |
30 | Surat Perintah Pencairan Dana | Dokumen perintah pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM（Surat Perintah Membayar), merupakan dokumen wewenang terakhir sebelum dana APBN/APBD benar-benar dikeluarkan | SP2D | 2025 |
31 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Dokumen pada tahap pelaksanaan pengadaan yang dibuat oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melaporkan kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran, dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) | 2025 | |
32 | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Dokumen pelaporan yang disusun oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah pekerjaan diserahkan, yang berfungsi untuk menyampaikan penyelesaian seluruh proses pengadaan kepada PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran). | 2025 | |
33 | BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Dokumen resmi yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan diterima atau tidak diterima sesuai ketentuan kontrak. | 2025 | |
34 | BA Serah Terima Sementara | Dokumen legal yang mencatat proses penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemberi kerja | 2025 | |
35 | BA Serah Terima Final | Dokumen serah terima akhir setelah masa pemeliharaan berakhir, sebagai penutup seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi atau pengadaan yang memerlukan masa pemeliharaan. | 2025 |